SILAGUP

This application is for reporting incidents of plantation disturbances.

Sistem Informasi dan Pelaporan Terintegrasi Gangguan Usaha Perkebunan (SILAGUP) mulai dikembangkan pada tanggal 22 Februari 2017, adalah suatu inovasi tentang upaya Prefentiv dan Kecepatan Tanggapan Pemerintah yang tergabung sebagai Tim Koordinasi Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan Besar Negara dan Swasta berdasarkan Kep.Gub Jabar Nomor: 522.05/Kep.503-Binprod/2012, Perubahan Nomor 522.05/Kep.1086-Prodi/2018 terhadap adanya upaya/tindakan masyarakat dan atau Lembaga Masyarakat yang melakukan okupasi, penjarahan, pengrusakan tanaman utama, penggunaan lahan serta pendirian bangunan pada areal HGU Perkebunan secara sepihak. Tim Koordinasi terdiri dari Pembina; Gubernur Jawa Barat, Pangdam III Siliwangi, Kepala Polda Jabar serta Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Pengarah; Sekda Jabar, Ketua; Asisten Perkekonomian dan Pembangunan Sekda Jabar, Anggota terdiri dari Kepala Kanwil BPN, Kepala Bappeda, Kepala Badan Kesbangpol, dan Kepala Biro Hukum dan HAM, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dan Ketua Bidang Perkebunan; Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.

SILAGUP dibuat sejalan banyak dan bertambahnya kasus Okupasi, penjarahan, pengrusakan tanaman utama, penggunaan lahan serta pendirian bangunan pada areal HGU Perkebunan mulai Tahun 2001, sebagai akibat ketidaktahuan Masyarakat tentang Penggunaan Lahan dan Status Hukum HGU Perkebunan serta adanya provokasi dari Kelompok yang tidak bertanggungjawab untuk tujuan menggunakan sampai dengan memiliki lahan HGU. Kasus tersebut bisa dijawab secara Preventif, cepat, mudah dan efisien dalam satu aplikasi SILAGUP, dengan cara Jajaran Pengelola Kebun memberikan Laporan kejadian berisikan laporan dan bukti dokumentasi pada kolom aplikasi SILAGUP yang sudah dibuatkan. Pada Aplikasi SILAGUP, laporan kejadian terkait Okupasi dll secara otomatis dapat terkirim dan terbaca oleh semua anggota Tim Koordinasi Penanganan Gangguan Keamanan Perkebunan Besar Negara dan Swasta. Selanjutnya setiap anggota Tim sesuai tugas, pokok, fungsi dan kewenangan harus menanggapi dengan memverifikasi status lahan dan status hukum lahan serta memberikan penjelasan akibat tindakan yang dilakukan masyarakat, sehingga semua penjelasan dari setiap anggota Tim dapat terbaca oleh anggota tim lain dan menjadi dasar penanganan secara cepat terhadap kasus dilapangan sampai ke pemerintahan tingkat Desa. Jika dianggap perlu, anggota Tim dapat menyusun rencana tindaklanjut penanganan kejadian ke lapangan secara bersama jika kejadian termasuk kategori besar (dengan prinsip siapa melakukan apa). Tim yang paling dekat kelokasi kejadian dalam hal ini Polsek, Kecamatan, dan Desa dapat menginformasikan kepada masyarakat yang melakukan kasus, sehingga penanganan laporan dapat ditangapi oleh anggota tim secara TERINTEGRASI dalam satu Aplikasi.

SILAGUP ini sangat bermanfaat bagi Masyarakat umum, Perkebunan Besar Negara dan Swasta serta Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan bahkan sampai ke Pemerintahan Desa selaku yang langsung berhadapan dengan masyarakat sebagai upaya Prefentiv perlindungan dan klestarian lahan dan perlindungan hukum serta kecepatan tanggapan Pemerintah terhadap suatu kasus.