Use APKPure App
Get UU Pengadilan Pajak old version APK for Android
Law Number 14 Year 2002 regarding the Tax Court
Aplikasi Undang-undang Pengadilan Pajak ini merupakan aplikasi android untuk memudahkan kita dalam membaca undang-undang.
Undang-Undang ini antara lain mengatur mengenai Pengadilan Pajak yang bersifat khusus menyangkut acara penyelenggaraan persidangan sengketa perpajakan yaitu: Penyelesaian sengketa perpajakan memerlukan tenaga-tenaga Hakim khusus yang mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berijazah Sarjana Hukum atau sarjana lain. Sengketa yang diproses dalam Pengadilan Pajak khusus menyangkut sengketa perpajakan. Putusan Pengadilan Pajak memuat penetapan besarnya Pajak terutang dari Wajib Pajak, berupa hitungan secara teknis perpajakan, sehingga Wajib Pajak langsung memperoleh kepastian hukum tentang besarnya Pajak terutang yang dikenakan kepadanya. Sebagai akibatnya jenis putusan Pengadilan Pajak, di samping jenis-jenis putusan yang umum diterapkan pada peradilan umum, juga berupa mengabulkan sebagian, mengabulkan seluruhnya, atau menambah jumlah Pajak yang masih harus dibayar. Sebagai konsekuensi dari kekhususan tersebut di atas, dalam Undang-undang ini diatur hukum acara tersendiri untuk menyelenggarakan Pengadilan Pajak.
Undang-Undang ini terdiri dari 6 Bab dan 98 Pasal beserta penjelasannya.
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 12 April 2002.
Dengan aplikasi ini kita akan dipermudah karena sudah ada menu yang menunjukkan topik per topik dari isi yang ada dalam UU ini.
Setelah membaca dan merasa penting untuk topik tertentu kita bisa melakukan bookmark untuk memudahkan pencarian di masa mendatang.
Feature :
- Bookmark
- Share
- Slide
Semua konten yang ada dalam aplikasi ini adalah murni hak cipta dari pembuat Undang-undang. Jika merasa keberatan dengan isi konten, silahkan hubungi kami melalui email pengembang.
Terimakasih
Last updated on Dec 8, 2016
Perbaikan Tampilan
Uploaded by
黃品蓁
Requires Android
Android 4.0+
Category
Report
UU Pengadilan Pajak
2.0 by Reza Borneo
Dec 8, 2016