SIMAKSA Prop NTB V 2.0

Social Welfare Information System Issues van West Nusa Tenggara V 2.0

Memperhatikan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, prinsip pengelolaan data PMKS diproses secara, spesifik, memadai dan relevan, akurat, dan terbaru, serta tidak disalahgunakan dan akuntabel, dan prinsip. Keberadaan SIMAKSA Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat sekaligus meminimalisir penyaluran bantuan PMKS yang salah sasaran. Adanya aplikasi SIMAKSA Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat akan memudahkan pendataan penerima bantuan PMKS yang terverifikasi dan valid karena pijakannya pada Basis data by name by address yang "bekerja/updating dalam SIMAKSA”.