UU Pertanggungjawaban Anggaran

UU no. 1 Year 2009 About: ACCOUNTING FOR THE IMPLEMENTATION OF THE BUDGET

Judul :

Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang: PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2006

Bahasa :

Indonesia

Keterangan Publikasi :

Jakarta

Sumber :

mahkamahkonstitusi.go.id

Anotasi :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK memberikan opini tidak menyatakan pendapat (disclaimer) atas LKPP Tahun 2006. Walaupun masih mendapat opini disclaimer, LKPP Tahun 2006 menunjukkan peningkatan kualitas, antara lain penyelenggaraan akuntansi oleh kementerian negara/lembaga yang semakin meningkat, pengungkapan (disclosure) yang lebih ekstensif, dan penyajian data aset Pemerintah yang lebih baik karena beberapa kementerian negara/lembaga telah melakukan inventarisasi aset. Dengan memperhatikan pendapat BPK terhadap LKPP Tahun 2006, maka angka-angka yang disajikan dalam LKPP Tahun 2006 sepenuhnya merupakan tanggung jawab Pemerintah. Artinya, Pemerintah tetap bertanggung jawab apabila di kemudian hari terbukti terdapat pelanggaran hukum dan/atau penyajian informasi yang menyesatkan dalam LKPP Tahun 2006.